Komplek Perkantoran Gunung Gare Pagaralam     (0730) 621361     pn.pagaralam@gmail.com

"Pelatihan Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking System (SIPP/CTS2) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014"

Written by PTIP on . Posted in Berita

Pembukaan Pelatihan cts diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Senin tanggal 14 April 2014 bertempat di Hotel Panninsula - Palembang berlangsung pembukaan kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Case Tracking System) (SIPP/CTS2) Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan tahun 2014 kegiatan ini menurut Ketua Panitia Bapak Moh. Eka Kartika EM, SH., MHum direncanakan berlangsung sampai dengan hari Kamis tanggal 17 April 2014 diikuiti oleh peserta para pejabat kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan.

"Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam"

Written by PTIP on . Posted in Berita

 

Pagar Alam, 01 April 2014, Pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Sidang luar biasa pengambilan sumpah dan pelantikan Bapak DR Iman Luqmanul Hakim, SH., M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Pagar Alam yang langsung dipimpin oleh Bapak Harun Yulianto, SH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam. Kewibawaan sidang luar biasa ini juga ditandai dengan berkumandangnya lagu Padamu Negeri seiring pengucapan kata-kata pelantikan Bapak DR Iman Luqmanul Hakim, SH., M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.

"Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Pagaralam"

Written by PTIP on . Posted in Berita

 

Ketua PT Palembang mengambil sumpah Ketua PN Pagaralam

 

Palembang, Ketua Pengadilan Negeri  Pagaralam Bapak Fahren, SH., MHum hari Selasa, tanggal 1 April 2014  resmi digantikan oleh Bapak Harun Yulianto, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagaralam sedangkan Bapak Fahren, SH., MHum dipindahkan/diangkat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan promosi jabatan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 30/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014.

 

"PEMERIKSAAN SETEMPAT (gerechtelijke plaatsopneming)"

Written by PTIP on . Posted in Berita

                 Pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming , check on the spot, descente) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang- undangan kepada hakim komisioner atau majelis hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan. Pemeriksaan setempat sering disingkat PS. Dalam bahasa Belada selain gerechtelijke plaatsopneming, pemeriksaan setempat dikenal juga dengan  istilah  plaatselijke opneming en onderzoek. Istilah onderzoek bersinonim dengan investigation ( Inggris) yang berarti penyelidikan atau penyidikan. Istilah tersebut tidak tepat lagi dipergunakan setelah kelahiran KUHAP. Istilah investigasi lebih menjurus kepada masalah- masalah pidana. Ketentuan pemeriksaan setempat ini  dapat ditemukan dalam HIR/RBg. Dahulu HIR/RBg memang dipergunakan sebagai hukum acara pidana dan perdata sekaligus. Tetapi sekarang HIR/RBg hanya dipergunakan sebagai hukum acara perdata. Namun setelah https://www.yourcanadianmeds.com/product/viagra/ pharmacy https://www.antibioticsonline.org/ medication tramadol online berlakunya UU tentang Lingkungan Hidup sejak tahun 1982 yakni UU No.4 Tahun 1982 diganti dengan UU No.  23 Tahun 1997 dan diganti lagi dengan UU No. 32 Tahun 2009 maka  istilah onderzoek kembali menjadi relevan. Karena onderzoek dapat juga diartikan sebagai penelitian. Penelitian  sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat pencemaran air di suatu kawasan industri yang sedang dipermasalahkan dalam gugatan karena diduga air di kawasan tersebut telah terjadi  pencemaran.

 Pemeriksaan setempat  adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim/ majelis hakim  perdata di tempat objek yang sedang  disengketakan berada. Hakim/ majelis hakim tersebut datang ke tempat objek ( biasanya tanah) tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan.

 Persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan Pemeriksaan Setempat adalah :
 -      Pembayaran biaya oleh Para Pihak ( Penggugat/Tergugat)
 -      Memberitahukan melalui surat kepada Kepala Desa/Lurah setempat akan dilakukan Pemeriksaan Setempat.
 -   Meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa.(Jika objek sengketa  berupa tanah)

 Dasar hukum ( rechtsgrond) pemeriksaan setempat:  
 -          Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg/ Pasal 211- pasal 214 RV
 -          SEMA Nomor 7 Tahun 2001

 Berdasarkan ketentuan Pasal 153 HIR / Pasal 180 RBG dapat disimpulkan :
 -      Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat oleh hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan. (Pasal 153 Ayat 1 HIR Pasal 180 Ayat 1 RBg)
 -   Panitera membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera tersebut. (Pasal 153 Ayat 2 HIR/ Pasal 180 Ayat 2 RBg )
 -       Pendelegasian pemeriksaan setempat kepada PN di tempat objek terperkara terletak.( Pasal 180 Ayat 3 RBg). Ketentuan ini tidak  ditemukan dalam HIR.
 -     Menurut HIR/RBG yang melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut adalah seorang hakim atau dua orang hakim dan panitera. Hakim tersebut disebut dengan hakim komisaris. Sedangkan menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2001 yang melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut adalah majelis hakim dan Panitera Pengganti. Praktiknya yang melaksanakan pemeriksaan setempat adalah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Tujuan Pemeriksaan Setempat

            Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas ( clearly) dan pasti ( certainly) tentang letak, luas dan batas- batas objek ( tanah) terperkara. Atau  untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika  objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya (misalnya pencemaran lingkungan hidup).

Pemeriksaan Setempat/PS Berdasarkan Permintaan Salah Satu Pihak (Penggugat/ Tergugat) atau Majelis Hakim secara Ex-Officio

 -    Pihak Tergugat atau Penggugat dapat meminta kepada Majelis hakim agar dilakukan Pemeriksaan Setempat apabila pihak lawan membantah kebenaran tentang letak, luas dan batas- batas objek tanah yang disengketakan. (Pasal 153 jo. Pasal 163 HIR/Pasal 180 jo. Pasal 283 RBg)
 -   Hakim yang memeriksa  perkara karena jabatannya, (ex- officio, ambsalve ) dapat menetapkan diadakan Pemeriksaan Setempat. ( SEMA Nomor 7 Tahun 2001)


 Pemeriksaan Setempat Dihadiri oleh Para Pihak dan Dapat Mengajukan Saksi- saksi dan Ahli
 -     Para pihak harus hadir ketika Pemeriksaan Setempat berlangsung. Karena Pemeriksaan Setempat adalah sidang resmi pengadilan. Hanya tempat sidangnya diadakan di tempat objek sengketa. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pemeriksaan Setempat tetap dapat dilangsungkan apabila sudah diberitahukan secara resmi kepadanya. ( Pasal 127 HIR/ Pasal 151 RBg)
 -      Para Pihak dapat mengajukan saksi- saksi guna memperkuat dalil gugatan atau bantahannya.
 -    Para pihak atau Majelis Hakim secara ex- officio, ambsalve dapat mendatangkan ahli, misalnya dalam kasus pencemaran lingkungan,pertambangan , konstruksi bangunan gedung dan lain- lain.

 Panitera Pengganti  Membuat Berita Acara
 -  Panitera Pengganti membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang ditandatangani oleh Panitera Pengganti tersebut dan Hakim atau Ketua Majelis Hakim (Pasal 153 Ayat 2 HIR/ Pasal 180 Ayat 2 RBg /Pasal 211 Ayat 2 RV.)
 -        Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut menerangkan  sketsa tanah yang dibuat oleh BPN.

 Biaya  Pemeriksaan Setempat
 -       Biaya Pemeriksaan Setempat dibebankan kepada Pihak Yang Meminta diadakan Pemeriksaan Setempat
 -       Jika PS tersebut diadakan atas perintah hakim maka biaya PS dibebankan kepada pihak Penggugat atau Tergugat menurut pertimbangan hakim secara realistis dan patut. Dengan memperhatikan pihak yang paling berkepentingan, the most interested party, dalam hal ini adalah Penggugat. Sehingga sewajarnya biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu kemudian kepada Tergugat.


Biaya Pemeriksaan Setempat mencakup :
 -       Biaya transportasi ke lokasi.
 -       Biaya pembuatan sketsa tanah oleh BPN (jika meminta bantuan BPN).
 -       Biaya saksi- saksi dan ahli ( jika ada). Biaya- biaya tersebut sesuai dengan radius yang telah disusun oleh PN masing- masing.

Pemeriksaan Setempat Tidak akan Dilaksanakan jika Pihak yang Diperintahkan untuk Membayar Tidak Bersedia Membayar Biaya
 -  Jika pihak yang diperintahkan untuk membayar biaya tidak bersedia membayar biaya Pemeriksaan Setempat maka Pemeriksaan Setempat tidak akan dilaksanakan. (Pasal 160 Ayat 2 HIR)

 Nilai Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dinyatakan dalam Yurisprudensi

 Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti  dalam Pasal 164  HIR/Pasal 283 RBg/ Pasal 1886 KUH Perdata . Akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan , oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Daya mengikat pemeriksaan setempat seperti yang terlihat dalam beberapa yurisprudensi berikut , yaitu:
 -          Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa.
 Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas- batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983)
-          Dapat  Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan
Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan  gugatan ( Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983)
 -          Dapat Digunakan untuk memperjelas  Objek Sengketa

 Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas  letak,  luas dan batas- batas objek sengketa ( Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983)

 Pendelegasian Pemeriksaan Setempat
 Apabila objek sengketa terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri lain ,di luar forum, maka pemeriksaan setempat harus didelegasikan kepada Pengadilan Negeri  tempat objek terletak/ berada. Hal ini diatur dalam Pasal 180 Ayat (3 ) RBg/ Pasal 213 RV. Masalah pendelegasian pemeriksaan setempat tidak diatur dalam HIR. Pengadilan- pengadilan untuk wilayah Jawa dan Madura dapat menggunakan Pasal 213 RV sebagai pedoman berdasarkan ketentuan  pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945.

 

 

Sumber bacaan :

-    Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005.
-    Ali Budiarto,SH, Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Varia Peradilan,  Ikatan Hakim Indonesia, 2003.